Pendapatan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) berpotensi tergerus hingga Rp10 triliun akibat kebijakan diskon tarif listrik 50% pada Januari-Februari 2025. Program diskon tarif listrik 50% ini diberikan sebagai stimulus ekonomi menyusul kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, mengungkapkan bahwa diskon tersebut dapat mengurangi pendapatan PLN sebesar Rp5 triliun setiap bulannya.
“Kami harus mengantisipasi penurunan pendapatan sebesar Rp5 triliun per bulan di Januari dan Februari,” ujar Sinthya di Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) Depok, Jawa Barat, Kamis (27/12/2024). PLN telah menerima arahan dari Kementerian BUMN untuk memastikan bahwa penurunan pendapatan tidak berdampak buruk pada struktur keuangan perusahaan.
Selain itu, PLN juga diminta untuk tetap berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menghadapi kebijakan yang ada. “Kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menghadapi kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik,” ungkap Sinthya.
Diskon tarif listrik sebesar 50% akan diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang 450-2.200 volt ampere (VA). Jumlah pelanggan yang memenuhi syarat tersebut mencapai 81,4 juta pelanggan, atau 97% dari total 84 juta pelanggan PLN. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa diskon 50% akan otomatis diberlakukan bagi pelanggan pascabayar saat membayar tagihan listrik bulan Januari dan Februari 2025. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, diskon 50% akan diberikan saat pembelian token listrik pada bulan yang sama.
“Bagi pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat membeli token listrik, baik melalui PLN Mobile, ritel, agen, atau di tempat manapun,” jelas Darmawan.
Meskipun terjadi penurunan pendapatan akibat program diskon tarif listrik, PLN tetap berkomitmen untuk menjaga aspek keuangan perusahaan sesuai arahan Kementerian BUMN. Dengan berkoordinasi dengan semua pihak terkait, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.